Mega Proyek Pangkalan Militer Indonesia di Natuna
Mau Tahu Apa Saja Dibangun di Pangkalan Militer Natuna
Proyek pembangunan pangkalan militer terpadu di Natuna, Kepulauan Riau diyakini akan mengagumkan. Pasalnya, berdasarkan masterplan, pangkalan pertahanan itu akan dilengkapi berbagai peralatan tempur hebat.
Dalam pemaparan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa di Desa Sepempang, bakal dijadikan Mako Batalyon Komposit, 1 Kompi ex Kompi C 138/TS.
"Di Lanud Ranai akan ditempatkan Sisdalops TNI Terpadu, Mess prajurit integratif, dibangun hanggar pesawat dan heli integratif," kata Gatot Nurmantyo saat meninjau pembangunan pangkalan militer di Natuna, Senin (3/10) seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini (5/10).
Selanjutnya rumah sakit integratif, hanggar skuadron UAV, satrudal jarak sedang, pembangunan taxiway, perpanjangan runway, bunkers 5 pesawat tempur, satbak hanud.
Tidak hanya itu, dalam masterplan, di Desa Sungai Ulu 1 Kompi eks Kompi D 136/TS dan Rai Arhanud Rudal. Di Tanjung Sekalung, dibangun dermaga bungker kapal selam.
Sementara di Tanjung Datuk dibangun Radar Weibel, radar permukaan, long range camera dan 1 Rai Armed Mlrs.
Di Desa Tanjung Payung, ditempatkan radar permukaan, long range camera. Dan di Selat Lampa, merupakan dermaga kapal atas air, dermaga beaching, disertai fasilitas pangkalan.
"Kemudian di Desa Setengar, merupakan Kompi Komposit Marhanlan, gudang perbekalan dan amunisi integratif, 1 Kizi tempur," tutupnya.
Klik lengkapnya
Pangkalan Militer harus selesai dalam 3 tahun
Pemerintah, kata Jokowi, ingin menjadikan Kepulauan Natuna sebagai pangkalan induk pertahanan negara di ujung terluar. Terkait hal itu, akhir tahun ini atau paling lambat mulai tahun depan, Indonesia dipastikan akan memulai pembangunan pangkalan militer untuk tiga matra, yakni laut, darat dan udara di Kepulauan Natuna.
Kepastian pembangunan itu disampaikan oleh Menteri Koodinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. "Iya kita harapkan akhir tahun ini mulai bangun. Pembangunan itu untuk tiga tahun mulai 2017-2019," ujar Luhut di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Juni 2016.
Karena itu, menurut mantan kepala kantor staf kepresidenan tersebut, paling lambat awal tahun 2017, proyek penguatan pertahanan Indonesia di dekat kawasan Laut China Selatan itu akan direalisasikan.
Untuk anggarannya, Luhut masih enggan membocorkan, berapa banyak rupiah yang harus dirogoh pemerintah. "Awal tahun depan. Anggarannya masak saya kasih tahu kamu," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, juga pernah mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah perbatasan Indonesia, tak hanya di kepulauan Natuna. Upaya itu untuk memperkuat kawasan perbatasan.
"Tahun 2017, perbatasan harus diperkuat dengan pangkalan militer," ujar di kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 19 Mei 2016.
Senada, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Sidik juga pernah menyampaikan bahwa rencana pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna sudah ada sejak tahun 2015.
DPR sendiri juga telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp450 miliar untuk pembangunan pangkalan militer Indonesia di Kepulauan Natuna. "Kita menyetujui usulan TNI untuk melakukan realokasi atau pergeseran anggaran sekitar Rp450-an miliar untuk kebutuhan penguatan pangkalan TNI di Natuna," kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq, di kompleks Parlemen di Jakarta, Senin, 21 September 2015 lalu.
DPR pun sudah menyatakan dukungannya atas rencana itu. Anggaran pun sudah disiapkan meski terbatas di APBN 2015 dan APBN Perubahan 2016. "Dibutuhkan tambahan anggaran sekira Rp1,3 triliun dari sebelumnya sekira Rp400 miliar," ungkapnya kemudian pada Kamis, 24 Maret 2016 lalu.
Namun, anggaran tersebut baru untuk pembangunan pangkalan militer. Belum termasuk persenjataan tiga matra TNI. Sementara untuk kebutuhan senjata, peralatan dan anggota TNI yang akan disiagakan pemerintah, masih dilakukan kajian sesuai kebutuhan. "Target 2017 harus selesai," kata Mahfudz.
Untuk diketahui, TNI sesungguhnya sudah bersiaga sejak lama mengantisipasi konflik perebutan kawasan itu. Sejak 1996, ribuan personel TNI disiagakan di Natuna maupun di Kepualuan Anambas, yang lokasinya tidak jauh dari daerah kaya minyak itu.
Indonesia belum bersengketa langsung dengan Tiongkok. Sebelum isu peta Tiongkok dengan sembilan garis titik-titik menyinggung Natuna pada 2009, Vietnam dan Filipina yang diketahui sering perang urat saraf dengan Negeri Tirai Bambu itu.
TNI mencurigai Tiongkok sengaja memasukkan bagian dari Kepulauan Natuna dalam Nine-Dash Line, batas tidak jelas yang digunakan pada peta Tiongkok untuk mengklaim sekira 90 persen dari laut di daerah itu.